 |
| Proses Penghitungan Suara (ilustrasi) |
BANGKALAN - Penghitungan suara berpotensi rawan konflik apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan.
"KPU
Jatim mengimbau agar setiap PPK membuat jadwal yang baik dan
terstruktur, agar semua rekapitulasi di tingkat PPS bisa tuntas di
tingkat desa," kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Choirul Anam di Bangkalan, Sabtu (8/3/2014).
Ia
mengemukakan hal itu saat berbicara dalam Bimbingan Teknis (Bimtek)
Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara PPK se-Kabupaten
Bangkalan pada Pemilu DPR, DPD, DPR Propinsi, dan DPRD
Kabupaten/Propinsi di Aula PKPN Bangkalan.
Ketua Divisi Teknis KPU Jatim ini juga meminta panitia pemilihan kecamatan (PPK) agar proaktif membantu panitia pemungutan suara (PPS) agar rekapitulasi hasil pemungutan suara rapi dan tidak diprotes pendukung caleg dan saksi partai.
Kabupaten Bangkalan, merupakan satu dari empat kabupaten di Pulau Garam Madura yang tergolong rawan permasalahan pemilu, sebagaimana pernah disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim.
"Mari pada pemilu kali ini kita buktikan bahwa pemilu di Bangkalan ini bersih dan diisi oleh orang-orang berkualitas yang mampu mengawal demokrasi dengan baik dan benar," katanya.
Ketua Divisi Teknis KPU Jatim ini juga meminta panitia pemilihan kecamatan (PPK) agar proaktif membantu panitia pemungutan suara (PPS) agar rekapitulasi hasil pemungutan suara rapi dan tidak diprotes pendukung caleg dan saksi partai.
Kabupaten Bangkalan, merupakan satu dari empat kabupaten di Pulau Garam Madura yang tergolong rawan permasalahan pemilu, sebagaimana pernah disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim.
"Mari pada pemilu kali ini kita buktikan bahwa pemilu di Bangkalan ini bersih dan diisi oleh orang-orang berkualitas yang mampu mengawal demokrasi dengan baik dan benar," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar